Mahfud MD Minta Seluruh Pihak Jangan Lengah, Jaga Situasi Tetap Kondusif Hingga Pilkada Berlangsung

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta Pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga hari H Pilkada tanggal 9 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin (23/11/2020). “Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6 sampai 8 Desember juga harus kita pastikan benar benar tenang,”’ kata Mahfud MD dalam keterangan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Senin (23/11/2020).

Selain menekankan hal tersebut, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula, kata Mahfud, dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. "Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan," kata Mahfud.

Dalam rapat Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Mahfud perkembangan dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. Arief mengatakan KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya. Di samping itu ia juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75 sampai 77 persen.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00 sampai 08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00 sampai 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00 sampai jam 13.00 siang,” kata Arief. Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan dimasa kampanye, Ketua Bawaslu Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran di mana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran. Abhan menjelaskan pembubaran lebih sedikit karena mereka cenderung patuh setelah diberi peringatan tertulis.

"Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke 50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar," kata Abhan. Secara Virtual Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid 19. Hadi berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Hadi. Sementara itu Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Doni Monardo mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingakan kondisi nasional dengan keadaan global dimana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar yaitu 15,65 persen, kata Doni sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen.

Namun demikan, Doni menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir. “Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekita 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen dipusat maupun di daerah," kata Doni. Dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, dimana berlangsung ditengah pandemi Covid 19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang dibawah Pemda, satpol PP yang ada dibawah Pemda, rekan rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, ditengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ kata Tito. Selain para pejabat terkait tersebut rapat tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta para gubernur melalui fasilitas video conference.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.